Pada bulan Agustus 2018, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga akan mempunyai moda transportasi baru yang disebut Bus Rapid Transit (BRT). BRT adalah salah satu model transportasi yang terintegrasi (Integrated Transportation System). Di Indonesia, BRT sudah diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Palembang.
Pengoperasian BRT di wilayah-wilayah lain di Indonesia akan terus dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22. Tahun 2009 Pasal 139, yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum, baik orang dan/atau barang. Diharapkan dengan adanya BRT ini, kedua kabupaten menjadi lebih hidup dan lebih sustainable dalam pembangunannya.
BRT diadopsi dari Negara Amerika Serikat disusul negara-negara di Amerika Latin seperti Kolombia dan Brazil. Sistem transportasi ini menggunakan jalan yang ada dengan jalur khusus sehingga mampu berjalan tanpa hambatan. BRT berhenti di halte tertentu dan tidak dapat berhenti di sembarang tempat.
BRT seperti kereta api yang mempunyai jalur tersendiri (running way). Metode ini sudah diterapkan di Jakarta tetapi di kota lain seperti Yogyakarta, Semarang, atau Palembang terdapat kendala mengingat ruas jalan yang lebih sempit.
Pada awalnya, di tahun 2014, Kementerian Perhubungan berencana mewujudkan sistem transportasi terintegrasi di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb). Konsep BRT ini adalah melengkapi dan mendukung transportasi massal yang ada. BRT akan membantu mobilitas penduduk di wilayah-wilayah tersebut.
Perbedaan utama BRT dengan bus biasa adalah pada fasilitas seperti running ways (jalur), halte, kendaraan yang aman dan nyaman, sistem tiket dan harga yang terjangkau intelligent transport system, ketepatan waktu, dan pelayaan operasional bus yang baik. (Lih. Agarwal, dkk,. 2010, An Overview on Bus Rapid Transit System, Journal of Engineering Research and Studies, Vol.I, Issue II, Hlm. 195-205)
Menurut rencana awal, BRT di kawasan Barlingmascakeb akan memiliki 4 rute atau koridor. Koridor pertama adalah Mandiraja-Banyumas-Purwokerto-PP. Koridor kedua menghubungkan Gombong-Sumpiuh-Buntu-Rawalo-Patikraja-Purwokerto-PP.
Koridor ketiga beroperasi dari Cilacap-Wangon-Ajibarang-Purwokerto-PP dan koridor keempat mempunyai trayek Purbalingga-Purwokerto PP. Selain itu, akan direncanakan rute pengumpan dari Gumilir-Adipala-Rawalo-PP, Wangon-Rawalo-PP, dan Adipala-Kroya-Buntu-PP.
Sebelum semua koridor dioperasikan, koridor empat adalah koridor yang paling realistis diterapkan. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang lebih pendek dan tingkat okupansi yang cukup tinggi. Koridor keempat akan dimulai dari Stasiun Kereta Api Purwokerto dan berakhir di Terminal Bus Bukateja.
Perlu diketahui, terminal bus ini akan terintegrasi dengan calon Bandara Jenderal Soedirman di Desa Wirasaba, Purbalingga. BRT yang akan dioperasikan akan melewati Sokaraja, Kalimanah, Jalan Ahmad Yani, Taman Kota Purbalingga, Bancar, dan Bojong. Lebih lanjut lagi, rute ini cukup menguntungkan dan potensial mengingat sedikit transportasi massal yang melalui rute ini.
Pembangunan kota yang berkelanjutan melalui BRT
Pengoperasian BRT akan lebih humanis bila menggunakan pendekatan pembangunan kota yang berkelanjutan. Konsep ini mengarah pada tiga aspek utama, yaitu, ekonomi sosial dan lingkungan.
Pada aspek ekonomi, pengoperasian BRT diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Pekerjaan ini bentuknya bermacam-macam, baik sebagai pengemudi, asisten pengemudi, ataupun unit kerja lain di lingkungan BRT. Selain itu, bagi pengusaha-pengusaha angkutan swasta, mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah sebagai penyedia layanan bus dan perawatan bus.
Di sisi lain, Purwokerto-Purbalingga adalah wilayah-wilayah yang mengandalkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga pengoperasian BRT diharapkan mampu membuka akses-akses ke sentra UMKM dan menjadi wadah promosi. Hal tersebut dapat diterapkan dengan membuka halte di sentra-sentra kerajinan atau sentra-sentra kuliner.
Dibukanya halte di sekitar sentra tersebut akan meningkatkan daya saing produk sehingga beragam hasil produksi bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, Halte dan moda BRT juga dapat dijadikan media promosi UMKM, promosi wisata dan promosi agenda festival tahunan.
BRT diharapkan menjadi fasilitator penyedia layanan informasi tujuan wisata mengingat di kedua wilayah ini masih banyak wisata yang potensial tetapi minim promosi. Lebih lanjut lagi, bagi masyarakat pengguna BRT (commuter), mereka akan merasakan waktu tempuh lebih cepat dengan angkutan yang nyaman. Bila kemacetan lalu lintas berkurang, efisiensi pengiriman barang juga akan meningkat, sehingga perekonomian wilayah juga meningkat.
Pada aspek sosial, BRT mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan. BRT juga mampu menjunjung persamaan di mana semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada lagi kelas sosial di dalam BRT. Semua orang akan membayar dengan harga yang sama, dengan fasiitas yang sama pula.
Selain itu, BRT mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai kaum difabel, ibu hamil, dan lansia. Dampak sosial yang lainnya adalah terjaminnya kesehatan masyarakat pengguna jalan dikarenakan berkurangnya polusi udara.
Lebih lanjut lagi, dalam bidang pendidikan, BRT akan memfasilitasi pelajar dengan tarif yang murah. Pelajar akan mendapatkan pengetahuan bahwa BRT adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk meminimalkan kemacetan lalu lintas dan pengurangan pemanasan global. Selain itu, pelajar akan belajar tentang etika sosial seperti mengantri dan memberikan kursi untuk penumpang prioritas.
Bila mempertimbagkan aspek ekonomi dan sosial, bagaimanakah nasib transportasi yang sudah ada? Menurut penuturan Dinas Perhubungan setempat, kehadiran BRT tidak akan mengganggu transportasi yang sudah ada. Hal ini dikarenakan BRT berhenti di halte-halte tertentu.
BRT juga memberikan kemudahan bagi angkutan kota (angkot) dengan menjadikannya sebagai transportasi pengumpan (feeder). Pengumpan berarti, angkutan yang akan membantu penumpang mencapai halte terdekat. Sebagaimana di Jakarta, di sana sudah menerapkan sistem pembayaran single fare, di mana penumpang cukup membayar satu kali meskipun menggunakan angkutan feeder dan BRT hingga halte tujuan.
Terakhir adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan ditekankan pada pengurangan emisi gas buang berbahaya dan tingkat kebisingan. Kedua hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, membantu terwujudnya kota yang bersih dan nyaman untuk ditinggali.
Kampanye anti pemanasan global juga menjadi dasar pengoperasian BRT. Hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan adalah dengan mempercantik halte dengan pepohonan rindang atau tanaman hijau. Selain itu, perawatan rutin berkala bagi moda BRT agar emisi buangnya terkontrol.
Lebih jauh lagi, halte yang akan dibangun hendaknya tetap mampu memfasilitasi pejalan kaki dengan tidak mendirikan halte di trotoar. Pendirian halte di trotoar yang memakan banyak tempat dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki atau pengguna BRT.
Sederhananya, dengan adanya BRT taraf hidup masyarakat diupayakan meningkat dan maju demi perkembangan kota yang lebih baik dan manusiawi. BRT diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Ke depannya, bila semua koridor BRT di kawasan Barlingmascakeb dibuka, diharapkan mobilitas masyarakat semakin mudah dan pemerataan ekonomi mampu terwujud. Selain itu, BRT menawarkan kemudahan, kemananan dan kenyamanan sebagai bagian dari program pemerintah untuk mewujudkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berkeadilan sosial.
Fauzan Romadlon
Artikel asli bisa dibaca di qureta
